Madiun, Pojok Kiri - Guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam Pengawasan pada Pemilu 2024 mendatang, Bawaslu Kota Madiun, menggelar sosialisasi peran media, akademisi, pelajar dan mahasiswa pengawasan partisipatif kampanye Pemilu 2024.
Acara di gelar di Gedung Pertemuan Kantor Bawaslu Kota Madiun, pada Minggu (24/12/2023), di hadiri dari perwakilan OSIS SMA/SMK, Organisasi Mahasiswa, Dosen, serta Insan Pers.
Ketua Bawaslu Kota Madiun, Wahyu Sesar Tri Sulistyo Nugroho, mengatakan pengawasan partisipatif merupakan salah satu bentuk keterlibatan masyarakat dalam menjaga kualitas dan integritas pemilu.
“ Sebagai pengawas pemilu, Kami rasa masih kurang dalam jumlah personil. Sehingga kita perlu mensosialisasikan peran masyarakat khususnya dari unsur-unsur media, akademisi, pelajar, dan mahasiswa dan Kami berharap mereka bisa menjadi mitra kami dalam mengawasi pemilu, mulai dari tahapan kampanye hingga pemungutan dan penghitungan suara,” Terang Wahyu.
Wahyu Sesar menambahkan pengawasan partisipatif diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pembentukan Pengawasan Partisipatif. Dalam peraturan tersebut, Bawaslu memberikan wewenang kepada masyarakat untuk membentuk kelompok pengawas partisipatif (KPP) di tingkat desa atau kelurahan. KPP akan bekerja sama dengan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di tingkat kecamatan dan kelurahan.
“Kami mengajak masyarakat untuk mendaftarkan diri menjadi anggota KPP. Syaratnya cukup mudah, yaitu berusia minimal 17 tahun, memiliki KTP, tidak menjadi anggota partai politik atau tim sukses calon, dan bersedia mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Bawaslu. Pendaftaran dibuka mulai Januari 2024,” Tambahnya.
Pengawasan partisipatif penting untuk meningkatkan partisipasi pemilih, khususnya pemilih pemula.
“ Kami ingin mereka tidak hanya datang ke TPS, tetapi juga mengawasi proses pemilu dan melaporkan jika ada dugaan pelanggaran. Sehingga mereka menjadi pemilih yang cerdas dan kritis,” Tutupnya. (yah)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar